JAKARTA, KAMIS — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun ini akan menerapkan kartu pegawai elektronik (KPE) yang multifungsi. Selain sebagai identitas bagi 9.833 PNS DKI, KPE juga bisa digunakan sebagai alat penarikan uang tunai di ATM, pembayaran di pusat perbelanjaan, ongkos bus transjakarta, dan taksi. Saat ini, pemprov sedang menyiapkan sistem penggunaan KPE sehingga dalam waktu dekat bisa diimplementasikan ke PNS.
Secara simbolik, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Taufik Effendi menyerahkan KPE kepada Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, disaksikan Dirut Bank DKI Winny E Hasan, sebagai tanda Pemprov DKI akan memulai program KPE bagi 9.833 PNS DKI di Jakarta, Kamis (29/1).
KPE merupakan kartu data kepegawaian PNS yang memuat tentang semua informasi PNS dan keluarganya. "KPE hari ini diresmikan. Mudah-mudahan dapat berfungsi secepatnya. Sehingga tahun ini sudah bisa digunakan oleh seluruh PNS DKI," kata Fauzi Bowo.
Namun, kata Fauzi, penerapan KPE tidak mudah karena terkait dengan persiapan software yang akan dituangkan dalam kartu tersebut. Saat ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI tengah mempersiapkan rencana pelaksanaan menyusul penandatangan kesepakatan antara Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Bank DKI.
Fauzi Bowo mengatakan, penggunaan KPE akan disesuaikan dengan nomor induk pegawai (NIP) yang sudah dimiliki masing-masing pegawai. Nantinya, sistem pengaturan kepegawaian akan dilakukan secara elektronik. "Sistemnya sedang dipersiapkan agar lebih matang, konsep utamanya hanya menuangkan NIP yang ada, ke dalam kartu elektronik ini," ujar dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar